chinaworld.org – Pemerintah Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping terus mengembangkan sistem pengawasan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi mutakhir. Pemerintah tidak hanya memasang kamera pengawas di seluruh penjuru kota, tetapi juga mengintegrasikan kecerdasan buatan, pengenalan wajah, dan sistem big data dalam sistem keamanan nasional. Setiap gerak-gerik warga kini dapat terekam secara otomatis dan dianalisis secara real time.
Aplikasi dan Platform Digital Jadi Senjata Baru
Xi Jinping mendorong pemanfaatan aplikasi dan platform digital sebagai alat kontrol sosial yang efektif. Pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan aplikasi seperti WeChat, Alipay, dan Health Code yang mencatat data pribadi, lokasi, hingga riwayat perjalanan. Otoritas dapat mengakses informasi ini kapan saja untuk memantau pergerakan individu. Pemerintah juga membatasi akses ke internet global dan menyaring konten yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi partai.
Skor Sosial Mengontrol Perilaku Masyarakat
Xi Jinping memperkuat sistem “Skor Sosial” untuk mengatur perilaku warga. Pemerintah memberi poin kepada individu berdasarkan tindakan mereka, seperti kepatuhan terhadap hukum, komentar di media sosial, hingga pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang kehilangan poin, pemerintah dapat membatasi hak mereka, seperti melarang membeli tiket pesawat, menyekolahkan anak di sekolah favorit, atau mengakses layanan keuangan. Sistem ini menciptakan tekanan psikologis agar masyarakat terus tunduk.
Sensor Media dan Sensor Diri Semakin Ketat
Pemerintah semakin aktif menyensor media lokal dan internasional. Xi Jinping menginstruksikan media massa untuk menyebarkan narasi yang mendukung Partai Komunis. Jurnalis tidak bisa melaporkan isu sensitif tanpa risiko ditangkap atau dibungkam. Akibatnya, masyarakat cenderung menyensor diri sendiri ketika berbicara di ruang publik atau daring. Ketakutan akan hukuman membuat kebebasan berekspresi semakin tertekan.
Teknologi Deep Learning untuk Prediksi Ancaman
Xi Jinping menginstruksikan lembaga keamanan negara untuk menggunakan teknologi deep learning dalam menganalisis pola perilaku warga. Pemerintah mengumpulkan data dari CCTV, transaksi digital, hingga percakapan daring untuk memprediksi ancaman sejak dini. Teknologi ini mengklaim bisa mengenali orang yang berpotensi “membahayakan stabilitas” berdasarkan aktivitas digital mereka. Pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran serius soal pelanggaran hak asasi manusia.
Dunia Internasional Mulai Soroti
Sejumlah negara dan lembaga internasional mulai menyoroti sistem slot depo 10k pengawasan ekstrem ini. Mereka menuduh pemerintahan Xi Jinping melanggar hak privasi dan kebebasan individu. Namun, Xi Jinping tetap menegaskan bahwa stabilitas nasional dan keamanan lebih penting daripada hak individu. Ia menyatakan bahwa sistem pengawasan ini bertujuan menjaga ketertiban sosial dan mendukung kemajuan ekonomi.